ANALISIS PERAN KEBIJAKAN SUBSIDI ANGKUTAN BARANG PERINTIS TERHADAP KELANGKAAN BARANG DAN KONEKTIVITAS PADA WILAYAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN (3 TP)

Abstract

Permasalahan kelangkaan barang dan konektivitas wilayah yang masih terjadi diwilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (3TP) menyebabkan perlu adanya intervensi pemerintah dalam menekan permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan subsidi angkutan barang perintis guna menekan biaya logistik dan membangun konektivitas antar wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Narasumber penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu Kepala Subdirektorat Angkutan Barang, Kepala Seksi Angkutan Barang Khusus, Staf Teknis Pengawas Kegiatan di lapangan yang merupakan unsur perwakilan Kementerian Perhubungan selaku pembuat kebijakan dan seorang narusumber dari perwakilan masyarakat diwilayah 3TP selaku penerima mamfaat atas kebijakan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview (wawancara), pengumpulan data primer dan sekunder serta dokumentasi melalui pengumpulan dokumen – dokumen dan catatan – catatan teknis pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kelangkaan barang dapat dilakukan dengan penyediaan sarana angkut barang yang tetap dan penyediaan layanan angkut barang terjadwal/reguler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian logistik atas barang-barang pokok dan penting, guna menimalisir dampak kelangkaan barang akibat keterbatasan sarana angkut ataupun ketidakpastian sistem distribusi barang dalam rangka menjamin suplai barang diwilayah 3 TP. Sedangkan dalam membangun konektivitas dapat terwujud dengan adanya penetapan jaringan lintas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di jalan dari dan ke daerah 3 TP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sehingga dengan ini pemerintah akan berperan membuka akses layanan angkut barang ke  wilayah-wilayah terisolir dengan  menjamin kesedian layanan angkut barang  yang terjadwal guna membuka aksesibilitas jaringan logistik barang diwilayah 3 TP sebagai salah satu layanan dasar yang keberadaannya  dijamin oleh pemerintah.